Masalah politik
Papua sangat penting. Masalah itu harus
diketahui dan dibicarakan di tingkat nasional dan internasional. Perlu dikaji
kembali sejarah status Indonesia di Papua. Mulai dari Pepera 1966, hingga
pemekaran-pemekaran di Papua yang tidak terkontrol, pemberian otonomi khusus
yang telah gagal, pemberian UP4B, dan sekarang otonomi khusus plus. Entah
apalagi yang akan diberikan Pemerintah Indonesia.
Semua kebijakan
pemerintah Indonesia yang diterapkan di Papua gagal total, mengapa demikian?
Perlu mencari akar permasalahan yang memicu tidak terlaksananya
kebijakan-kebijakan ini.
Dalam orasi
pada demo damai oleh aktivis dan
pemerhati masalah Papua, mereka mengatakan bahwa Masalah Papua bukan masalah
kesejahteraan, masalah Papua adalah masalah status politik, masalah yang ada
akarnya. Sehingga harus diselesaikan secara mengakar.
Indonesia
sangat keras kepala mempertahankan Papua dengan semboyan NKRI Harga mati, Di
lain pihak, orang Papua pun tetap mempertahankan perjuangan dalam pembebasan
Papua Barat Papua Merdeka Harga Mati.
Indonesia menunjukkan sikap anstisipasi terhadap berbagai tindakan orang Papua
dalam memperjuangkan Papua Merdeka.
Setelah kantor
perwakilan Organisasi Pembebasan Papua Barat di buka di Oxford Inggris.
Pemerintah Indonesia mulai gencar membicarakan strategi-strategi dalam
menghentikan langkah pergerakan ini.
Indonesia takut
masalah Papua menjadi pembicaraan
negara-negara lain, karena jika status politik Indonesia atas Papua segera
diketahui dunia dan mulai dibicarakan di banyak negara, terus diketahui akar
permasalahan yang selama ini terjadi di Papua. Indonesia segera akan kehilangan
Papua, maka Pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah-langkah yang aneh, sebagai strategi dalam
mengantisipasinya.
Salah satu
strategi yang diterapkan Indonesia adalah dengan tidak merespon dan tidak
membicarakan permasalahan-permasalahan, seperti pelanggaran HAM, dan
pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terjadi terhadap orang Papua dan tanah
Papua, di tingkat nasional Indonesia, maupun di tingkat Internasional, baik di
siaran-siaran berita, media masa, dan lainnya.
Yang menjadi
keseriusan Pemerintah Indonesia adalah terus mengontrol, jangan sampai
permasalahan HAM Papua menjadi pembicaraan di negara-negara lain. Jika ada
negara lain yang membicarakan permasalahan HAM Papua, Indonesia segera membangun hubungan kerjasama bilateral.
Salah satu
hubungan kerjasama aneh oleh
pemerintah Indonesia adalah sepeti yang dilakukan pemerintahan Susilo Bambang
Yudhoyono terhadap Pemerintah Papua Nugini baru-baru ini.
Hubungan
kerjasama Indonesia Papua New Guinea ini dilakukan setelah West Papua mendapat
dukungan untuk bergabung dalam Melanesia Spearhead Groups.
Di tingkat
nasional Indonesia, pemerintah Indonesia menarik simpati dengan memberlakukan
beberapa terobosan dalam bidang pendidikan yang diperuntukan bagi anak-anak
Papua, diantaranya adalah dengan memberikan bantuan beasiswa untuk siswa-siswi
Papua yang akan melajutkan pendidikan tinggi dalam negeri.
Selain itu
presiden Republik Indonesia (SBY) diberitakan telah perintahkan kepada
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pendidikan Sumber Daya Manusia
(BPSDM) untuk mencari 40 orang anak asli Papua untuk disekolahkan sebagai
pilot.
Hal ini
dilakukan dalam mengantisipasi masalah Papua tadi. Setelah Indonesia memberikan
luka batin, trauma dan lainnya dalam sistem yang diberlakukan. Orang Papua
sangat sulit untuk penyesuaian dalam Negara
Indonesia yang notabene adalah mayoritas Melayu, Islam, berbeda secara
fisik, berbeda budaya, sehingga sering mendapatkan tindakan-tindakan
diskriminasi, intimidasi, dan lainnya.
Papua
dihadapkan pada dilema, walaupun orang Papua tahu bahwa sejarah Papua beda
dengan sejarah orang Indonesia, walaupun Pepera 1966 yang berjalan dengan penuh
kecurangan dan manipulasi, walaupun banyak tindakan pemusnahan etnik Melanesia
West Papua terus dilancarkan.
Melalui
beberapa orang Papua, Indonesia mencoba memberikan keyakinan dunia bahwa, Orang
Papua masih menginginkan menjadi bagian dari NKRI, salah satunya adalah seperti
yang terjadi baru-baru ini, saat delegasi Indonesia diundang di MSG.
Ini merupakan
salah politik halus Indonesia. Dalam usaha-usaha untuk mempertahankan Papua
dalam NKRI. Dari banyak aksi pemerintah Indonesia terhadap
kepentingan-kepentingan sepihaknya.
Indonesia harus
bisa mungkin mengakui kedaulatan West Papua sebagai suatu bangsa Merdeka.
Karena itulah yang menjadi keinginan Suku/Bangsa Papua yang mendiami pulau Nova
guinea Barat, di Pasifik.
Stop segala
klaim dan manipulasi politik, segala
bentuk pemusnahan, dan lainnya yang selama ini diberlakukan di Papua demi
kepentingan ekonomi Indonesia dan antek-antekmu.
Kami adalah manusia
yang memiliki kebebasan untuk hidup di dunia sebagai sebuah bangsa yang
merdeka, di tanah kami, bebas menikmati alam kami, hidup harmonis dengan alam
kami, di atas tanah kami, West Papua, dalam temaran cahaya Bintang
Kejora.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar